Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan baru terkait akses perbankan bagi masyarakat luas.

Warga yang telah menginjak usia 18 tahun dan belum memiliki rekening akan dibuatkan akses perbankan secara otomatis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa langkah strategis ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Tujuan utamanya agar distribusi program bantuan pemerintah dapat disalurkan dengan lebih cepat dan transparan.

Bantuan sosial diharapkan bisa langsung diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa hambatan administratif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, pada Selasa (8/9/2026).

Dalam skema teknis yang disiapkan, pemerintah berencana memadankan data kependudukan dengan sistem perbankan.

Bahkan, terdapat wacana kuat untuk mengintegrasikan langsung proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk dengan pembukaan rekening bank.

Setiap orang yang membuat KTP nantinya memiliki kemungkinan untuk langsung dibuatkan rekening baru.

Kendati demikian, pematangan rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan awal di lintas kementerian.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menyinggung instruksi presiden ini.

Presiden Prabowo menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memfasilitasi program tersebut.

Eksekusi kebijakan ini mengandalkan pemadanan data raksasa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem perbankan juga dipadankan secara langsung dengan sistem terpusat di Bank Indonesia.

Infrastruktur pembayaran modern yang memanfaatkan kode QRIS turut diintegrasikan ke dalam program ini.

Airlangga menambahkan bahwa langkah tersebut disiapkan agar literasi serta inklusi keuangan di Indonesia dapat mencapai tingkat optimal.