Sebanyak 26 pemerintah daerah di Tanah Papua belum melengkapi berkas administrasi pencairan anggaran.

Kondisi tersebut membuat proses penyaluran Dana Otonomi Khusus Tahap II tahun 2026 terancam mengalami penundaan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menagih keseriusan para kepala daerah dalam mengelola dana tersebut.

Ia menyatakan bahwa kecepatan realisasi anggaran kini sepenuhnya bergantung pada kesiapan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat sebenarnya telah mempermudah persyaratan administrasi untuk mempercepat pencairan.

Pemda hanya diwajibkan mempertanggungjawabkan minimal 50 persen realisasi anggaran Tahap I.

Syarat tersebut juga harus disertai laporan kinerja serta penggunaan SiLPA dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Wilayah yang belum memenuhi persyaratan itu tersebar di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Enam wilayah tersebut meliputi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Para gubernur, bupati, serta wali kota diminta segera menggerakkan staf teknis untuk mengurus berkas.

Langkah cepat ini diperlukan agar pemanfaatan dana bagi masyarakat tidak sampai tertunda.

Tata kelola anggaran juga wajib berpegang pada prinsip tepat waktu, sasaran, uang, pertanggungjawaban, dan hasil.

Pemerintah pusat tetap membuka ruang pendampingan bagi daerah yang menghadapi kendala teknis.

Transparansi dan Pendampingan Pusat

Prinsip lima T tersebut menjadi komitmen pembenahan bersama setelah perjalanan otonomi khusus berjalan selama dua dekade lebih.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, pemda diminta untuk terbuka kepada masyarakat terkait kondisi realisasi serta penggunaan anggaran tersebut.

Pemerintah pusat juga memastikan ruang asistensi tetap terbuka lebar bagi daerah yang mengalami kendala teknis di lapangan.

Kementerian Dalam Negeri selalu siap membantu jajaran pemerintah daerah apabila menemui kesulitan dalam proses penyusunan dokumen.