Sejumlah nama mendadak terungkap di persidangan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkap adanya daftar floating pendaftar kuota haji.

Pengungkapan Berita Acara Pemeriksaan

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi membuka Berita Acara Pemeriksaan yang memuat daftar nama pendaftar haji.

Daftar tersebut merinci kuota yang didapatkan masing-masing pihak berdasarkan data yang disita oleh penyidik.

Salah satu nama yang muncul dalam dokumen tersebut adalah mantan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily.

Selain itu, tercantum pula beberapa pihak lain seperti Komisi 8, Mail, Bowo, Asrul, hingga Mozaik.

Keterangan tersebut dikuatkan oleh kesaksian Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus Tahun 2014-2020 Abdul Muhyi di persidangan.

Abdul Muhyi menyebutkan bahwa data floating tersebut bersumber dari M Agus Syafii selaku Kasubdit Perizinan Kemenag.

Sidang ini juga menghadirkan tiga saksi lain untuk mendalami aliran serta penyerapan kuota haji khusus tambahan.

Kerugian negara dalam perkara rasuah kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini mencapai Rp622.090.207.166,41.

Angka kerugian keuangan negara tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu, Ace Hasan Syadzily memberikan bantahan tegas terkait pencatutan namanya dalam daftar jemaah haji.

Ia menyatakan tidak pernah meminta kuota khusus selama menjabat sebagai pimpinan di Komisi VIII DPR.