Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait wacana pengalihan gaji Aparatur Sipil Negara.

Wacana pemindahan penyaluran gaji ASN dari Bank Pembangunan Daerah ke Himpunan Bank Milik Negara dipastikan bukan berasal dari pemerintah pusat.

Purbaya menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait pemindahan mekanisme pembayaran gaji tersebut.

Menurutnya, sejauh ini tidak ada rencana perubahan cara transfer dana yang berjalan seperti biasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin malam.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai isu yang berkembang tersebut.

Pemerintah daerah dinilai memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur pengelolaan gaji pegawai di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, wacana peralihan pembayaran gaji ini sempat memicu kekhawatiran mendalam.

Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia menyampaikan kecemasan terkait nasib para pegawai.

Perwakilan SPBPDSI bernama Sigit mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja massal.

Kebijakan perpindahan tersebut dikhawatirkan memicu efek berantai yang berdampak langsung pada tenaga kerja.

Selain itu, stabilitas bisnis bank daerah dan perekonomian lokal juga dinilai ikut terancam.

Dari sisi likuiditas, dana murah berupa Current Account Saving Account milik BPD diprediksi bakal merosot tajam.

Sigit menjelaskan bahwa peralihan payroll dari bank daerah ke bank pelat merah akan menghantam tiga pilar utama sekaligus.

Aspek yang langsung terdampak meliputi tenaga kerja, keberlangsungan bisnis bank, hingga sektor perekonomian di daerah.

Hingga kini, pemerintah pusat menegaskan tidak ada arahan khusus terkait perpindahan rekening gaji tersebut.