Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, mendadak menjadi sorotan publik luas.

Namanya dikabarkan masuk dalam daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Kejadian bermula ketika nama Eva tercatat dalam kelompok desil 4 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi secara resmi ke dalam 10 tingkatan berbeda.

Masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 dikategorikan sebagai kelompok sangat miskin hingga rentan miskin.

Kelompok tersebut menjadi prioritas utama penerima berbagai jenis bantuan sosial dari pihak pemerintah.

Pengelompokan Eva dalam desil 4 dinilai sangat tidak relevan dengan kondisi aslinya di lapangan.

Berdasarkan LHKPN, ia tercatat mempunyai harta kekayaan dengan jumlah total mencapai Rp3.501.388.564.

Rincian harta kekayaannya terdiri atas tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, serta kas.

Data tersebut telah ia sampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 6 Maret 2026.

Terdapat penurunan sebesar Rp11.175.084.520 dari laporan tahun sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2025.

Menanggapi hal tersebut, Eva mengaku merasa heran dan dengan tegas membantah pernah menerima bantuan sosial.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendaftar dan tidak pernah menerima program bantuan pemerintah itu.

Legislator dari Dapil Sulsel 3 ini lantas mendatangi kantor Dinas Sosial Toraja Utara secara langsung.

Kedatangan tersebut bertujuan untuk mempertanyakan data sekaligus mendesak adanya verifikasi ulang.

Ia meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber serta riwayat pembaruan data.

Eva tidak ingin status kepesertaan program bantuan pemerintah ini menjadi salah sasaran ke depan.

Menurutnya, kekeliruan ini harus menjadi momentum agar pemutakhiran data bansos menjadi atensi serius.

Kepala Dinas Sosial Toraja Utara, Elias Masi Para'pak, membenarkan bahwa nama Eva masuk desil 4.

Namun, ia menepis keras kabar bahwa Eva merupakan seorang penerima bantuan sosial PKH.

Elias menjelaskan bahwa pihaknya baru mengetahui persoalan ini setelah Eva datang langsung melakukan komplain.

Ia menyatakan bahwa pendataan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik dan bukan syarat mutlak bansos.