Pemerintah Inggris dikabarkan berniat melakukan penataan ulang atau reset total terhadap hubungan bilateralnya dengan Israel dalam waktu dekat.

Langkah tersebut juga dibarengi dengan komitmen kuat London untuk mengambil sikap yang jauh lebih aktif dalam membela kepentingan Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan arah kebijakan luar negeri baru ini di hadapan para anggota parlemen.

Salah satu poin utama dalam kebijakan anyar tersebut adalah penerapan larangan perdagangan untuk berbagai komoditas dari permukiman ilegal.

Pembatasan komersial itu tidak hanya menyangkut produk fisik, melainkan mencakup sektor jasa keuangan, pembiayaan, hingga periklanan terkait.

London menilai ekspansi permukiman di Tepi Barat secara langsung mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara bagi kedua pihak.

Kebijakan baru Inggris ini merujuk langsung pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang dirilis sepanjang tahun 2024 lalu.

Lembaga hukum internasional itu menegaskan agar setiap negara tidak memberikan bantuan apa pun terhadap kelangsungan pendudukan.

Total volume perdagangan antara Inggris dan Israel tercatat mencapai angka sekitar £6 miliar pada kurun waktu tahun 2025.

Reaksi keras langsung muncul dari kubu Israel menyusul rencana penerapan kebijakan pembatasan perdagangan komersial tersebut.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich secara terbuka melontarkan seruan agar duta besar Inggris segera diusir dari wilayahnya.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee turut melayangkan kecaman pedas terhadap kebijakan pemerintahan Partai Buruh.

Di sisi lain, hasil jajak pendapat publik menunjukkan bahwa mayoritas warga Inggris mendukung penuh larangan perdagangan permukiman.

Sebanyak 46 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, sedangkan pihak yang menolak hanya berada di kisaran 18 persen.