Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai jauh lebih demokratis jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam agenda rapat audiensi lanjutan.

Rapat pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meyakini potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset sebagai alat kekuasaan saat ini jauh lebih kecil.

Menurut pandangannya, kekhawatiran terbesar justru muncul pada era terdahulu karena adanya dugaan draf ekstrem.

Draf ekstrem tersebut sempat dicurigai sejumlah pihak bakal dipakai untuk menghabisi lawan-lawan politik pada masa lalu.

Gejala pemanfaatan hukum sebagai instrumen kekuasaan kini dirasakan jauh lebih ringan daripada masa pemerintahan sebelumnya.

Kendati demikian, muncul dinamika pro dan kontra terkait 13 tindak pidana yang masuk dalam lingkup perampasan aset.

Habiburokhman memastikan penerapan regulasi tersebut kelak tetap akan berkaca pada praktik di negara-negara maju.

Meski begitu, integritas aparat penegak hukum tetap menjadi catatan penting yang harus dipertimbangkan secara matang.

Pihaknya berjanji undang-undang tersebut tidak akan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan setelah disahkan secara resmi.

Pengalaman masa lalu tatkala menjadi bagian pendukung kekuasaan membuat dirinya tidak ingin hukum kembali dijadikan alat.

Pertimbangan utama para legislator saat ini adalah mengantisipasi kemungkinan aturan tersebut dipakai oleh penguasa masa depan.