Kementerian Perhubungan secara resmi menaikkan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi menjadi 40 persen.

Penyesuaian kebijakan ini ditetapkan sebagai respons langsung terhadap kenaikan harga avtur yang menjadi komponen utama biaya operasional maskapai penerbangan.

Sebelum peraturan baru ini diterbitkan, batas maksimal biaya tambahan tersebut yang diizinkan oleh pihak pemerintah berada di angka 30 persen.

Kendati batas atas dinaikkan menjadi 40 persen, pihak kementerian menegaskan bahwa harga tiket pesawat tidak otomatis langsung melonjak 40 persen dari total keseluruhan biaya perjalanan.

Besaran 40 persen tersebut merupakan plafon tertinggi biaya tambahan bahan bakar yang dapat dibebankan secara langsung oleh pihak maskapai kepada konsumen.

Badan usaha angkutan udara tetap diberikan keleluasaan untuk menetapkan biaya tambahan di bawah batas maksimal sesuai dengan strategi bisnis masing-masing.

Besaran fuel surcharge dihitung secara terpisah dengan mengacu pada kelompok rute penerbangan serta Tarif Batas Atas yang telah ditetapkan oleh regulasi.

Selain itu, maskapai penerbangan tidak diwajibkan untuk langsung menerapkan biaya tambahan tersebut hingga mencapai batas maksimal di lapangan.

Kebijakan penyesuaian ini berpotensi memicu perubahan biaya moda transportasi udara dalam waktu dekat bagi para pengguna jasa penerbangan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan akan terus mengawasi penerapan tarif penerbangan agar tetap terlaksana secara transparan dan akuntabel.