Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia secara resmi dinyatakan haram oleh Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Keputusan tersebut didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi nasional yang berlaku di tanah air.

Aturan hukum yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia adalah rupiah.

Perwakilan Bahtsul Masail Waqiiyah Muktamar ke-35 NU, KH Mahbub Maafi, memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

Ia menyatakan bahwa keinginan menjadikan Bitcoin sebagai mata uang tetap berhukum haram karena adanya larangan dari pemerintah.

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa mata uang resmi negara bukan berasal dari aset kripto tersebut.

Kendati demikian, pandangan berbeda muncul jika dilihat dari sudut pandang fikih Islam.

Secara fikih, aset digital ini dinilai telah memenuhi seluruh syarat sah sebagai mal atau harta.

Selain itu, komoditas tersebut juga memenuhi syarat sebagai saman atau alat tukar yang diakui.

Forum Bahtsul Masail sendiri membedakan dengan jelas antara konsep saman dengan mata uang atau naqd.

Sesuatu yang berstatus sebagai saman belum tentu otomatis menjadi mata uang.

Sebaliknya, sesuatu yang berstatus sebagai mata uang dipastikan selalu berfungsi sebagai saman.

Sejumlah pertimbangan mendalam digunakan dalam menetapkan status mal dan saman bagi aset kripto ini.

Pertama, aset tersebut dinilai memiliki manfaat nyata yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat.