Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima laporan penting terkait perampingan korporasi milik negara.

Sebanyak 290 badan usaha milik negara telah resmi ditutup dalam rangkaian program penataan struktural.

Langkah penutupan tersebut diklaim sukses menghasilkan penghematan anggaran negara hingga mencapai Rp50 triliun.

Pemerintah selanjutnya mematok target konsolidasi dan penutupan terhadap sedikitnya 700 BUMN tambahan.

Target ambisius tersebut dijadwalkan rampung sepenuhnya hingga batas akhir periode Desember 2026.

Melalui restrukturisasi lanjutan ini, pemerintah memproyeksikan potensi efisiensi anggaran bisa menembus Rp100 triliun.

Laporan perkembangan ini disampaikan dalam pertemuan khusus bersama jajaran menteri dan pimpinan Danantara.

Pertemuan strategis tersebut dilangsungkan secara tertutup di kediaman pribadi Presiden yang berlokasi di Hambalang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung kepala negara.

Penyederhanaan struktur korporasi diarahkan untuk memperbaiki tingkat kesehatan serta profesionalisme pengelolaan perusahaan.

Prabowo menegaskan bahwa penataan wajib dijalankan secara terukur guna memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Selain membahas perampingan perusahaan negara, pertemuan di Bogor itu juga mendiskusikan percepatan agenda hilirisasi.

Kebijakan hilirisasi dipandang sebagai strategi utama untuk mendongkrak nilai tambah sumber daya alam domestik.

Pemerintah berharap kombinasi kebijakan ini mampu memperkuat arus investasi dan menciptakan manfaat ekonomi lebih besar.