Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengkaji ulang kebijakan tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa penyesuaian tarif tersebut tidak akan berdampak pada warga yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan.

Kebijakan penyesuaian ini diambil karena tarif layanan kesehatan di RSUD milik Pemprov DKI dinilai masih sangat rendah dibanding daerah lain.

Selain itu, sejumlah rumah sakit di bawah naungan pemerintah daerah kini sudah memiliki fasilitas layanan VIP yang memadai.

Pramono menjelaskan bahwa seluruh peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh pelayanan medis secara cuma-cuma.

Layanan gratis tersebut mencakup 31 rumah sakit milik Pemda DKI serta jaringan puskesmas dan puskesmas pembantu.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada hari Jumat.

Aturan penyesuaian tarif ini secara khusus hanya menyasar pasien non-BPJS atau mereka yang menggunakan layanan di luar jaminan kesehatan tersebut.

Meski tarif dinaikkan, pihak pemerintah daerah memastikan bahwa besaran penyesuaian tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Melalui langkah ini, Pemprov DKI berharap fasilitas kesehatan gratis bisa tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Ketentuan mengenai penyesuaian tarif tersebut juga telah termuat secara resmi di dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026.