Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan apresiasi kepada Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang siap mengawal rencana sengketa pemilu.

Pengawalan tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan sengketa keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadi miliknya pada akhir pekan ini.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menyebutkan bahwa permohonan tersebut dijadwalkan masuk pada pekan depan.

Gugatan rencananya akan didaftarkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 mendatang.

Pendaftaran gugatan itu dilakukan tepat sehari setelah penutupan sayembara untuk menunjukkan dokumen ijazah sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya, langkah hukum ini diambil sebagai upaya menegakkan etika moral serta konstitusi dalam bernegara.

Sebelumnya, latar belakang pendidikan setingkat sekolah menengah atas Gibran diketahui ditempuh di luar negeri.

Gibran pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura sampai menyelesaikan ujian O-Level.

Ujian tersebut merupakan tanda berakhirnya jenjang pendidikan sekolah menengah dalam sistem pendidikan di negara tersebut.

Keabsahan dokumen pendidikan menengah milik Gibran kemudian menjadi sorotan publik yang luas.

Sejumlah kalangan menilai bahwa syarat pencalonan wakil presiden mengharuskan minimal lulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia.

Proses penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri tersebut akhirnya digugat melalui jalur hukum.

Upaya hukum itu ditempuh oleh berbagai pihak melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.