Otoritas Jasa Keuangan menetapkan target penerapan Coordination of Benefit secara menyeluruh paling lambat pada akhir 2026.

Perusahaan asuransi kesehatan yang belum memiliki perjanjian kerja sama rumah sakit dalam skema ini tidak diizinkan menjual produk.

Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyampaikan hal tersebut di Jakarta.

Perusahaan asuransi diminta untuk memperluas kerja sama dengan berbagai rumah sakit sebelum batas waktu yang ditentukan.

Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan merupakan skema koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dan asuransi komersial.

Implementasi awal program ini dimulai lewat penandatanganan kerja sama yang melibatkan lima perusahaan asuransi dan tujuh rumah sakit.

Skema tersebut memungkinkan peserta yang memiliki polis komersial dan JKN untuk menggabungkan manfaat kedua perlindungan.

Peserta yang mempunyai kedua perlindungan dapat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus selalu melalui rujukan klinik.

Melalui skema rujukan klinik biasa, BPJS Kesehatan dapat menanggung biaya layanan hingga 75% dan sisanya oleh asuransi komersial.

Peserta yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa rujukan tetap bisa memperoleh layanan apabila berstatus aktif sebagai peserta JKN.

Perusahaan asuransi menanggung biaya tersebut dengan batas manfaat maksimal mencapai 250% dari tarif dasar perhitungan.

Bagi pihak rumah sakit, kerja sama ini juga memberikan ruang peningkatan nilai pembayaran klaim yang lebih besar.

Nilai klaim dalam skema koordinasi manfaat tersebut dapat mencapai hingga 2,5 kali lipat dari tarif dasar BPJS Kesehatan.