Pembahasan mengenai kategori desil kini semakin ramai dibicarakan publik karena berkaitan langsung dengan pemetaan kesejahteraan.

Data tersebut masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Masyarakat yang merasa data desil miliknya tidak sesuai kenyataan ekonomi dapat mengajukan pembaruan mandiri.

Kabar baiknya, proses pengajuan tersebut kini dapat dilakukan secara online melalui ponsel pintar.

Warga tidak harus selalu mendatangi kantor desa, kelurahan, maupun dinas sosial secara langsung.

Kendati demikian, perubahan status desil tidak langsung terjadi secara otomatis setelah pengajuan terkirim.

Setiap data yang masuk wajib melalui tahapan verifikasi lapangan oleh petugas pendamping sosial.

Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi.

Variabel tersebut mencakup kondisi individu, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Terdapat 10 tingkatan desil dalam DTSEN yang mewakili sekitar 10 persen keluarga di Indonesia.

Kelompok desil 1 menunjukkan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah.

Sebaliknya, desil 10 merepresentasikan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Status desil bersifat dinamis dan bisa berubah jika terjadi pergeseran kondisi ekonomi atau pemutakhiran data.

Badan Pusat Statistik melakukan penghitungan ulang secara berkala berdasarkan data terverifikasi.

Posisi desil kerap dipakai sebagai acuan utama dalam menentukan sasaran program bantuan sosial pemerintah.

Kelompok desil 1 sampai 4 menjadi prioritas penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.

Sementara itu, kelompok desil 5 masih berpeluang diusulkan sebagai penerima PBI-JK sesuai ketentuan.

Bagi warga yang mendapati data desilnya tidak sesuai, pembaruan bisa diajukan lewat aplikasi Cek Bansos.