Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana peralihan penyaluran gaji aparatur sipil negara.

Kebijakan pemindahan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari bank daerah ke bank himbara dinilai membawa dampak buruk.

Perwakilan serikat pekerja menyebutkan bahwa langkah tersebut mengancam ratusan ribu pegawai bank daerah di seluruh wilayah Indonesia dari risiko pemutusan hubungan kerja.

Selain tenaga kerja, pemindahan rekening gaji ini diprediksi langsung menghantam pilar bisnis bank serta stabilitas perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dari sisi likuiditas, dana murah atau current account saving account milik bank pembangunan daerah akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut memaksa pihak bank beralih menggunakan dana mahal seperti deposito yang secara otomatis akan mendongkrak biaya dana operasional.

Sektor penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil menengah maupun kredit konsumtif bagi aparatur negara juga tidak luput dari ancaman kemacetan.

Risiko peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan dinilai cukup fatal akibat perpindahan sistem penagihan dan pemotongan angsuran.

Lonjakan kredit macet itu pada akhirnya akan memaksa bank memperbesar pencadangan penurunan nilai yang kemudian menggerus laba bersih perusahaan.

Dampak lanjutan dari penurunan pendapatan ini bermuara pada langkah efisiensi sumber daya manusia melalui restrukturisasi besar-besaran.

Manajemen bank daerah dipastikan melakukan pengurangan pegawai, program pensiun dini, hingga penghentian kontrak tenaga alih daya.

Total pegawai bank pembangunan daerah saat ini mencapai sekitar 100 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air.

Jika dikalkulasikan dengan tanggungan keluarga, tercatat ada sekitar 300 ribu jiwa yang ikut terdampak secara langsung oleh kebijakan tersebut.