Tentara Nasional Indonesia akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Putusan tersebut menganulir hukuman pemecatan terhadap sejumlah anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis.

Para prajurit militer itu merupakan terdakwa dalam kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas, menyatakan bahwa institusinya tidak melakukan campur tangan terhadap putusan hukum.

Pihak Mabes TNI menegaskan sikap untuk menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus perkara.

Ia menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Militer berada di bawah ranah peradilan militer Mahkamah Agung.

Sebelumnya, pengadilan tingkat banding mengubah vonis dari pengadilan militer tingkat pertama yang menjatuhkan sanksi pemecatan.

Dalam dokumen putusan, para terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana penjara dengan masa tahanan yang dikurangkan.

Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi mendapatkan vonis pidana penjara selama 2 tahun.

Sementara itu, Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo juga dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka divonis dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Majelis hakim juga memerintahkan agar seluruh terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Selain pidana badan, para terdakwa juga dibebankan biaya perkara dengan nominal yang telah ditentukan.

Peristiwa penyiraman air keras tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 2026 malam hari.

Aksi teror itu menimpa Wakil Koordinator Eksternal KontraS usai mengisi kegiatan siniar di Kantor YLBHI.