Selain itu, aspek kedaruratan lintas sektor juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

DPR Soroti Skala Keracunan

Desakan serupa juga datang dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam Rapat Kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026), secara terbuka meminta BGN melakukan evaluasi total.

Charles membeberkan bahwa skala keracunan ini telah melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. "Artinya, hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam dua tahun terakhir," ujarnya.

Ia menambahkan, setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis.