Wacana perombakan sistem penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk beralih dari dapur tersentralisasi ke dapur berbasis sekolah.

Usulan ini muncul setelah puluhan ribu kasus keracunan dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Dengan dapur di sekolah, jarak dan waktu distribusi makanan bisa dipangkas signifikan.

Alasan Keamanan Pangan

Charles menjelaskan, semakin singkat waktu distribusi, semakin kecil risiko pertumbuhan bakteri.

Ia merujuk pada diskusi dengan ahli keamanan pangan bahwa makanan yang dibiarkan di suhu ruang lebih dari empat jam masuk zona suhu kritis.

Pada rentang suhu di atas 5 derajat hingga di bawah 60 derajat Celsius, risiko kontaminasi meningkat drastis.

Standar internal BGN pun mewajibkan makanan dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak.

Oleh karena itu, pengendalian suhu dan durasi distribusi menjadi faktor penentu keselamatan penerima manfaat.

Dampak Ekonomi Lokal

Selain keamanan pangan, school-based kitchen dinilai memberi multiplier effect bagi perekonomian daerah. Kebutuhan bahan baku bisa diserap langsung dari pasar lokal, termasuk produk petani, peternak, dan UMKM.

Hal ini tentu menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki sistem dapur terpusat.

Nasib SPPG yang Sudah Beroperasi

Terkait ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah dibangun, Charles menawarkan solusi transisi. Ia mengusulkan pemerintah menyiapkan skema penggantian kerugian atau kompensasi.

"Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi?

Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup," tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa peralihan sistem tidak boleh merugikan pihak pengelola yang telah berinvestasi.