Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas maksimum kepemilikan atas saham Bursa Efek Indonesia sebesar 5 persen.

Aturan tersebut berlaku bagi Anggota Bursa serta lembaga negara yang berniat menjadi pemegang saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan ketentuan itu masuk dalam rancangan POJK.

Regulasi demutualisasi tersebut dijadwalkan bakal terbit pada bulan September ini.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan hukum yang mengatur proses demutualisasi bursa.

Aturan tersebut menegaskan tiga kementerian atau lembaga yang dapat menjadi pemegang saham BEI.

Tiga institusi tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia.

Hasan memastikan para pemegang saham strategis tersebut harus melewati proses penelitian dan persetujuan POJK.

Pihak tertentu yang memenuhi syarat masih dimungkinkan memiliki porsi saham melampaui angka batasan 5 persen.

OJK sudah merampungkan harmonisasi rancangan aturan tersebut bersama Kementerian Hukum.

Lembaga pengawas juga akan menggelar Focus Group Discussion bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia sebelumnya telah mengajukan minat untuk menjadi pemegang saham bursa.

Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan OJK dan BEI.

Skema demutualisasi tersebut ditargetkan dapat rampung dalam beberapa bulan ke depan.