Pemerintah terus melakukan perbaikan terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.

Langkah tegas diambil dengan menutup ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.

Sertifikasi dan Pengawasan Ketat

Keputusan penutupan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Pemerintah menegaskan bahwa aturan harus dipatuhi dan standar operasional wajib dipenuhi oleh setiap unit layanan.

Standar utama yang diwajibkan bagi seluruh pengelola adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari instansi berwenang.

Sertifikat ini membuktikan bahwa tempat usaha pengolahan pangan telah melalui serangkaian inspeksi dan uji laboratorium yang ketat.

Komitmen Menjaga Kualitas

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan bahwa sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Unit layanan yang mengabaikan ketentuan sistem akan ditutup secara permanen tanpa pandang bulu terhadap pemiliknya.

Kebijakan penutupan ini dinilai strategis oleh para pengamat untuk memperkuat kredibilitas program serta mengembalikan kepercayaan publik.

Upaya pembenahan tata kelola yang konsisten diharapkan mampu memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh makanan yang layak dan bergizi.

Peran Krusial Unit Dapur

Perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi sangat krusial mengingat kehadiran unit ini memegang kendali penuh atas rangkaian proses produksi hingga pendistribusian makanan.

Sejak fase awal pelaksanaan program, unit dapur bertugas mulai dari membeli bahan baku higienis hingga memastikan makanan benar-benar sampai di tangan para penerima manfaat dalam kondisi aman.