Pemerintah resmi memutuskan jumlah total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,85 juta ton pada tahun 2027.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Berdasarkan rincian yang ada, sektor pertanian mendapatkan porsi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan sebanyak 300 ribu ton untuk mendukung kebutuhan kegiatan usaha pembudidaya ikan di sektor perikanan.

Zulhas menjelaskan bahwa volume pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tersebut mempunyai jumlah yang sama persis seperti tahun sebelumnya.

Penetapan volume tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta.

Terkait harga jual pada tahun depan, pemerintah menyatakan masih akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi global.

Jika kondisi dunia cepat membaik, harga pupuk berpotensi mengalami penurunan.

Sebaliknya, gejolak yang terjadi di tingkat global berisiko mendorong kenaikan harga pupuk ke depan.

Rapat pembahasan tersebut turut mengevaluasi kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian dan pengalihan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran berjalan maupun tahun berikutnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasokan bagi para petani dan pembudidaya ikan di seluruh wilayah Indonesia.