Pemerintah secara tegas menyatakan tidak ada kebijakan moratorium perizinan ritel modern di seluruh wilayah Indonesia.

Keputusan tersebut memastikan bahwa peluang bagi ekspansi bisnis ritel tetap dibuka lebar oleh negara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan National Summit Hari Ritel Nasional 2026.

Acara itu diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau APRINDO di Kota Bandung pada hari Rabu.

Meskipun izin tetap dibuka, pemerintah menyerahkan kewenangan pengaturan tata ruang dan kegiatan usaha kepada daerah.

Sektor ritel dinilai memiliki fungsi krusial dalam menghubungkan rantai pasok dari produsen hingga konsumen.

Perusahaan ritel didorong untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai program.

Dukungan tersebut meliputi pembinaan pemasok, pendampingan usaha, serta peningkatan standar mutu produk lokal.

Zulkifli juga menyoroti pentingnya standar keamanan pangan dan kontinuitas pasokan agar produk dalam negeri mampu bersaing.

Di sisi lain, pemerintah mendorong sinergi antara ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kehadiran koperasi tersebut dipastikan tidak diposisikan sebagai pesaing bagi bisnis minimarket atau ritel modern.

Koperasi desa berfungsi sebagai infrastruktur distribusi barang bersubsidi dan penampung hasil produksi warga.