Staf Khusus Menteri Agama periode 2019-2024 Ishfah Abidal Azis memberikan pengakuan mengejutkan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Ia menyebut sebanyak 24 anggota Panitia Kerja Komisi VIII DPR meminta uang sebesar 3.000 Riyal per orang saat melakukan perjalanan dinas luar negeri.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ishfah mengaku hanya mampu memenuhi separuh dari permintaan tersebut menggunakan dana honor miliknya.

Setiap orang akhirnya menerima uang sebesar 1.500 Riyal yang diklaim diperuntukkan sebagai dana belanja oleh-oleh.

Temuan Pelanggaran di Maktab VIP

Selain soal permintaan uang, persidangan juga mengungkap penggunaan fasilitas Maktab 111 yang tidak sesuai aturan.

Sekitar 70 anggota Tim Pengawas dari unsur DPR menempati area layanan khusus VIP tersebut padahal tidak mempunyai hak.

Penggunaan fasilitas ini menggunakan kuota petugas haji yang berujung pada kepadatan lokasi.

Akibat lonjakan tersebut, jemaah haji yang seharusnya menempati area itu terpaksa harus dipindahkan ke tempat lain.

Perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini melibatkan empat orang terdakwa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara mencapai Rp622.090.207.166,41.

Pertemuan dengan Pimpinan Komisi VIII

Dalam persidangan yang sama, Ishfah turut membeberkan adanya pertemuan dengan tiga orang pimpinan Komisi VIII DPR. Ketiga tokoh tersebut adalah Marwan Dasopang, Abdul Wachid, dan Ashabul Kahfi.

Pertemuan itu diatur setelah Ishfah menerima pesan dari staf Komisi VIII bernama Yusuf.

Pimpinan Komisi VIII dan pimpinan Panja disebut meminta agar dilakukan pemungutan uang dari penyedia katering haji.

Kendati demikian, saksi Jaja Jaelani menyatakan tidak mendengar secara langsung perihal permintaan pungutan uang katering tersebut.

Meski demikian, Jaja membenarkan adanya permintaan fasilitas kendaraan untuk kunjungan Komisi VIII ke Arab Saudi.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini menyeret empat terdakwa utama.

Selain Ishfah Abidal Azis dan Yaqut Cholil Qoumas, dua nama lainnya adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional Maktour serta Asrul Azis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.