Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan usulan agar pembayaran zakat dapat diperhitungkan langsung sebagai kredit pajak.

Gagasan tersebut diungkapkan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada hari Kamis.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Perpajakan Berkeadilan.

Kementerian Agama menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog serta mengkaji penguatan kedudukan zakat.

Nasaruddin menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan pajak tetap menjadi kewajiban seluruh warga negara.

Kajian tersebut juga merujuk pada praktik perlakuan zakat yang diterapkan di beberapa negara Muslim.

Zakat dan pajak memiliki dasar kewajiban yang berbeda namun tidak saling bertentangan.

Zakat merupakan kewajiban agama dengan ketentuan nisab, tarif, serta delapan golongan penerima.

Sementara itu, pajak berfungsi sebagai kewajiban kewarganegaraan untuk mendanai berbagai kebutuhan bersama.

Aturan yang berlaku saat ini menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto.

Mekanisme pengurangan penghasilan bruto berbeda dengan sistem kredit pajak yang diusulkan.

Fatwa MUI itu sendiri dibahas dalam Musyawarah Nasional XI MUI pada bulan November tahun lalu.