Perhitungan angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

Perbedaan mencolok ini terjadi karena kedua lembaga tersebut menggunakan standar serta metode pengukuran yang tidak sama.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi menjelaskan bahwa lembaga internasional tersebut tidak memakai garis kemiskinan nasional.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026, Bank Dunia menyebutkan sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

Angka proyeksi untuk tahun 2026 tersebut memakai standar garis kemiskinan sebesar 8,30 dolar Amerika Serikat per kapita per hari.

Standar tersebut dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity tahun 2021 yang berlaku secara global.

Sebaliknya, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada periode Maret 2026 berada di angka 8,07 persen.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,93 juta orang secara nasional.

Nashrul menegaskan bahwa kedua data tersebut tidak bisa diperbandingkan secara langsung karena disusun untuk tujuan berbeda.

Angka 64,2 persen merupakan estimasi pengeluaran penduduk yang berada di bawah 8,30 dolar AS menurut standar internasional.

Nilai itu ditetapkan berdasarkan standar umum untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Tujuan utama penggunaan standar global tersebut adalah untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara di dunia.

Standar Kebutuhan Dasar BPS

Bank Dunia sendiri menyatakan bahwa statistik kemiskinan terbitan BPS lebih tepat dipakai untuk perumusan kebijakan dalam negeri.

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs dalam mengukur kemiskinan.

Pengukuran tersebut didasarkan pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan.

Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari.

Komponen nonmakanan mencakup pengeluaran untuk perumusan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Data tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Survei rutin ini membuat garis kemiskinan BPS mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Garis kemiskinan nasional juga memperhitungkan perbedaan harga, pola konsumsi, serta jumlah anggota rumah tangga di setiap daerah.

Secara rata-rata nasional, garis kemiskinan rumah tangga tercatat mencapai Rp3.091.866 per bulan.