Pemilik kendaraan wajib melakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan segera setelah melepas unit kepada pembeli.

Tindakan preventif ini berguna untuk menghindari risiko lonjakan tarif pajak progresif serta sanksi tilang elektronik salah sasaran.

Fasilitas pengurusan daring ini hadir untuk memberikan efisiensi waktu tanpa harus mendatangi kantor pelayanan langsung.

Kendati demikian, layanan mandiri berbasis digital tersebut baru dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Syarat Dokumen dan Panduan Blokir STNK Online

Pemohon perlu menyiapkan sejumlah berkas pendukung sebelum mengakses portal digital untuk memperlancar proses verifikasi data.

Dokumen yang dibutuhkan meliputi fotokopi KTP pemilik asal, Kartu Keluarga, kuitansi pembayaran, serta fotokopi STNK atau BPKB.

Selain itu, siapkan pula formulir pernyataan dari portal Samsat serta surat kuasa bermeterai jika proses diwakilkan orang lain.

Warga di wilayah DKI Jakarta dapat mengakses situs pajakonline. jakarta.

go. id lalu memilih menu pelayanan blokir kendaraan.

Sementara itu, warga Jawa Barat bisa memanfaatkan aplikasi Sambara melalui menu proteksi kepemilikan di ponsel pintar.

Pengguna dapat langsung menentukan nomor kendaraan yang akan diproses serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang diminta pada sistem.

Hasil pengajuan permohonan tersebut nantinya dapat dipantau langsung melalui menu khusus atau lewat pemberitahuan yang dikirimkan ke alamat surel.

Jika terdapat kendala atau ketidaksesuaian data berkas, pemohon disarankan segera mendatangi kantor Samsat terdekat dengan membawa dokumen asli secara lengkap.