Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Insentif yang diberikan pada periode kedua ini mencakup penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pembebasan sanksi administratif tersebut diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan khusus oleh wajib pajak.

Masyarakat cukup melakukan pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan prosedur standar yang telah berlaku sebelumnya.

Pembayaran bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Samsat atau memanfaatkan aplikasi Signal untuk proses secara online.

Terdapat perbedaan prosedur khusus untuk pembayaran pajak lima tahunan yang mewajibkan wajib pajak datang ke kantor Samsat.

Sejumlah dokumen perlu disiapkan untuk perpanjangan STNK tahunan, meliputi STNK asli beserta fotokopinya.

Warga juga harus menyiapkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli dan fotokopi.

Dokumen pendukung lainnya adalah KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan yang sesuai dengan identitas kendaraan bermotor.

Surat kuasa diperlukan apabila pengurusan pembayaran pajak diwakilkan kepada pihak lain.

Kuitansi pembelian bermeterai wajib disertakan khusus untuk pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemilik kendaraan juga harus membawa kendaraan ke kantor Samsat untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor.