Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akhirnya memberikan tanggapan terkait polemik program Makan Bergizi Gratis.

Respons tersebut muncul setelah ada ulama yang secara terbuka menyatakan penolakan dan mengharamkan program tersebut.

Perwakilan Bahtsul Masail Qonuniyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Salahuddin Al-Ayyubi, menyatakan sikap lembaganya.

Ia menegaskan bahwa para muktamirin sepakat bahwa program itu sebenarnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Namun, forum tersebut juga membahas secara mendalam mengenai sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendanai program itu.

Para peserta muktamar menilai alokasi anggaran pendidikan tidak boleh dialihkan untuk kebutuhan lain di luar peruntukannya.

Menurut hukum fikih, anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang dasar termasuk dalam kategori amwal khashshah.

Artinya, dana tersebut khusus didedikasikan untuk sektor tertentu seperti bidang pendidikan yang telah ditentukan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Ahmad Muzaffar.

Sebelumnya, Ahmad Muzaffar memutuskan untuk menghentikan penerimaan bantuan makanan tersebut di pesantrennya.

Ia bahkan menyebut penerimaan program yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir sebagai sesuatu yang harus disesali.

Pihaknya menganggap penerimaan bantuan tersebut sebagai dosa dan menyatakan niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selain masalah anggaran, penolakan itu juga didasari oleh kekhawatiran terhadap tata kelola program.

Ahmad Muzaffar menduga pengelolaan program dari hulu hingga hilir berpotensi menjadi sarana terjadinya praktik korupsi.