Dakwaan Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi mempersoalkan pembagian kuota haji tambahan yang dibagi rata.

Kuota tambahan 20.000 dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kuota haji khusus seharusnya ditetapkan sebesar delapan persen.

Sisa kuota sebesar sembilan puluh dua persen seharusnya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler.

Surat Keputusan Menteri Agama diterbitkan dengan tanggal mundur atau backdate oleh pihak kementerian.

Jaksa menyebut tindakan tersebut mempersempit waktu pelunasan bagi calon jemaah haji yang berhak.

Yaqut didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 dalam kasus dugaan korupsi ini.