Pemerintah menargetkan dua rancangan Peraturan Presiden mengenai kecerdasan buatan dapat meluncur pada tahun 2026 ini.

Saat ini, regulasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan tinggal menunggu tanda tangan resmi dari Presiden RI.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan informasi tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan usai acara peluncuran laporan Closing the AI Capability Gap in Indonesia pada hari Kamis.

Regulasi yang sedang disiapkan ini terbagi menjadi rancangan Peta Jalan AI Nasional serta Etika dan Tata Kelola AI.

Pembahasan regulasi ini melibatkan lebih dari 40 kementerian dan lembaga negara yang ikut serta memberikan masukan.

Batasan Data Publik dan Perlindungan Karya

Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pembatasan penggunaan data publik yang berpotensi membahayakan pemiliknya.

Contoh praktik yang dilarang meliputi penggunaan kamera khusus untuk mengambil data iris mata serta data retina.

Selain itu, regulasi tersebut juga dirancang untuk melindungi karya seniman dari hasil tiruan teknologi kecerdasan buatan.

Kementerian terkait nantinya dapat membuat aturan spesifik, seperti kewajiban pencantuman penanda khusus pada konten buatan AI.

Di sisi lain, penggunaan teknologi ini pada sektor kesehatan serta layanan keuangan masih diperbolehkan dengan pengawasan ketat.

Pemerintah menegaskan bahwa kedua regulasi ini difokuskan sebagai panduan strategis tanpa memuat sanksi khusus bagi industri.