Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengenai laju pertumbuhan sektor swasta dalam sepuluh tahun terakhir.

Ia menilai bahwa sektor non-pemerintah tersebut berjalan cukup lambat karena minimnya dukungan kebijakan fiskal dan moneter.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung olehnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat.

Menurut hitungannya, kondisi tersebut terlihat jelas dari rendahnya laju pertumbuhan uang primer serta penyaluran kredit perbankan.

Ia membandingkan pencapaian itu dengan era kepemimpinan sebelumnya yang dinilai jauh lebih ekspansif.

Pada masa pemerintahan SBY, uang primer tercatat tumbuh dengan rata-rata mencapai 18 persen setiap tahunnya.

Selain itu, penyaluran kredit pada era tersebut juga mampu mencatatkan rata-rata pertumbuhan hingga 22 persen.

Sebaliknya, pertumbuhan uang primer pada masa pemerintahan Jokowi hanya berkisar di angka 7 persen saja.

Begitu pula dengan penyaluran kredit yang hanya mencatatkan angka pertumbuhan antara 5 persen hingga 7 persen.

Perbedaan kontribusi tersebut dipengaruhi oleh pendekatan mesin penggerak ekonomi yang digunakan oleh masing-masing pemerintahan.

Pemerintahan sebelumnya dinilai terlalu ekspansif, sedangkan era berikutnya membuat sektor non-pemerintah menjadi kurang optimal.

Untuk strategi jangka panjang, ia kini berkomitmen untuk menyeimbangkan peran kedua sektor secara bersamaan.

Langkah tersebut diambil demi menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata dan berkelanjutan.

Ia juga sempat mengungkapkan kebutuhan kucuran investasi dari sektor swasta hingga Danantara untuk mencapai target.

Target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut dipatok untuk dicapai pada tahun 2027 mendatang.

Investasi pemerintah nantinya akan ditempatkan sebagai katalisator dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Sementara itu, sektor swasta diposisikan sebagai motor penggerak utama dalam pencapaian target strategis tersebut.