Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pandangan penting mengenai draf regulasi yang sedang dibahas oleh pemerintah.

Ia menegaskan bahwa aturan tersebut harus berfokus menargetkan para koruptor serta tidak boleh merampas hak milik rakyat.

Pernyataan itu disampaikan melalui akun media sosial pribadinya pada hari Kamis.

Menurutnya, perampasan hak milik tanpa dasar putusan pengadilan hanya lazim terjadi dalam praktik negara komunis dan negara kekuasaan.

Sebaliknya, Indonesia berstatus sebagai negara hukum sehingga tindakan penyitaan wajib berdasarkan undang-undang serta diperkuat putusan pengadilan.

Ia menilai sasaran perampasan aset semestinya ditujukan kepada para pelaku kejahatan spesifik.

Sasaran tersebut meliputi koruptor, mafia, pelaku narkotika, terorisme, hingga penyelundupan.

Ia meminta agar masyarakat umum yang tidak berdosa tidak menjadi korban dari aturan ini.

Dewan Perwakilan Rakyat sendiri menargetkan pembahasan regulasi ini rampung pada Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa ruang lingkup aturan ini tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi.

Sejumlah tindak pidana lain yang merugikan negara dan masyarakat luas juga dapat disasar.

Pendekatan serupa juga diterapkan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Komisi III sebelumnya telah merinci daftar 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam rancangan undang-undang tersebut.

Daftar itu mencakup korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, hingga pelanggaran di bidang kehutanan.

Selain itu, pelanggaran di sektor lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, hingga pertambangan turut diatur.

Sektor kelautan, perikanan, serta perdagangan orang juga melengkapi daftar jenis tindak pidana yang dikenai mekanisme perampasan aset.