Pemerintah Indonesia kembali mengkaji ulang wacana penggunaan nomor telepon seluler dan kartu identitas untuk pendaftaran akun media sosial.

Langkah tersebut diusulkan sebagai upaya untuk meminimalkan tingkat anonimitas di ruang digital.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa cara utama untuk menurunkan angka penyebaran informasi palsu adalah dengan mengurangi keberadaan akun anonim.

Menurutnya, akun media sosial sebaiknya memiliki kejelasan basis identitas seperti nomor HP atau KTP.

Identitas pengguna yang sulit dilacak selama ini kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong.

Selain hoaks, identitas anonim juga sering dipakai untuk melancarkan aksi penipuan daring.

Berbagai modus penipuan online yang marak mencakup investasi palsu hingga love scam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Qodari saat menjawab pertanyaan terkait strategi Bakom RI dalam menangani disinformasi dan fitnah.

Ia menyebutkan bahwa Bakom berperan memberikan penjelasan serta klarifikasi terhadap informasi yang beredar di masyarakat.

Sementara itu, urusan teknis yang berkaitan langsung dengan pihak platform berada di bawah wilayah kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Wacana verifikasi identitas untuk medsos ini disandingkan dengan kebijakan registrasi nomor HP yang sudah berjalan.

Kewajiban mencantumkan identitas diri dinilai efektif dalam menekan penyalahgunaan nomor telepon untuk tindakan penipuan.

Apabila wacana ini benar-benar direalisasikan, Indonesia akan mengikuti langkah China.

Di negara tersebut, pengguna hanya diizinkan memiliki satu akun di setiap platform media sosial.

Kendati demikian, gagasan menjadikan KTP sebagai syarat pembuatan akun medsos masih sebatas usulan pemerintah.

Belum ada keterangan resmi mengenai kepastian waktu pemberlakuan kebijakan tersebut.

Rincian mekanisme penerapan serta bentuk kerja sama dengan pemilik platform juga belum dijelaskan lebih lanjut.