Banyak pihak menantikan kejelasan terkait janji pemerintah untuk mulai menggelontorkan program insentif kendaraan roda dua bertenaga baterai.

Meskipun kalender sudah menunjukkan awal September 2026, pengumuman resmi dan peresmian program tersebut belum juga terlaksana.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memberikan sinyal bahwa kebijakan ini bisa mulai berjalan pada bulan September 2026.

Kendati demikian, aturan resmi yang berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaannya ternyata masih digodok oleh instansi terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya ketika berada di Gedung DPR, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seluruh pihak masih harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan.

Saat dimintai keterangan mengenai tanggal pasti pemberlakuan kebijakan, Airlangga menyebutkan bahwa aturan tersebut sedang disusun.

Besaran bantuan dana untuk pembelian satu unit kendaraan kini mengalami penyesuaian dari Rp5 juta menjadi Rp3 juta saja.

Namun di sisi lain, kuota penerima program bantuan ini justru mengalami peningkatan dari sebelumnya 500 ribu unit menjadi 1 juta unit.

Menteri Keuangan Purbaya juga pernah menyampaikan bahwa total anggaran untuk program insentif motor listrik ini mencapai Rp3 triliun.

Inisiatif ini berjalan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin mendorong produksi motor listrik lokal hingga mencapai 1 juta unit.

Purbaya menjelaskan bahwa skema yang disiapkan pemerintah ini merupakan program yang sama seperti yang pernah disampaikan Presiden sebelumnya.

Pemerintah tetap merasa optimis bahwa transisi menuju penggunaan kendaraan listrik di tengah masyarakat akan berjalan secara lebih masif.

Walaupun demikian, sejumlah kalangan berpendapat bahwa nilai insentif yang diberikan dinilai kurang menggiurkan bagi calon pembeli.