Badan Pusat Statistik memberikan penjelasan terkait perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi menyatakan data Bank Dunia tidak disusun memakai garis kemiskinan nasional.

Bank Dunia dalam laporan edisi April 2026 menyebut sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

Angka tersebut merupakan proyeksi tahun 2026 yang menggunakan standar 8,30 dolar AS per kapita per hari berdasarkan PPP 2021.

Sebaliknya, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 berada di angka 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.

Nashrul menegaskan kedua data tersebut tidak bisa diperbandingkan secara langsung karena menggunakan standar dan tujuan berbeda.

Standar 8,30 dolar AS ditetapkan Bank Dunia bagi negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas untuk perbandingan antarnegara.

BPS sendiri mengukur tingkat kemiskinan memakai pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs yang mencakup makanan serta nonmakanan.

Standar Kebutuhan Dasar dan Survei BPS

Ia menjelaskan Bank Dunia memakai beberapa standar internasional guna membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara, termasuk batas 3 dolar AS untuk kemiskinan ekstrem serta 4,20 dolar AS untuk kelompok menengah bawah.

Penerapan standar global tersebut membuat jumlah penduduk miskin di dalam negeri tampak jauh lebih tinggi.

Lebih lanjut, BPS menerapkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs untuk menghitung angka kemiskinan nasional.

Komponen makanan dihitung berdasarkan standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang setiap hari sesuai pola konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, komponen nonmakanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, serta transportasi.

Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun.

Bank Dunia sendiri melalui keterangan resminya pernah menyatakan bahwa statistik kemiskinan dan standar nasional dari BPS jauh lebih tepat dipakai untuk perumusan kebijakan dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan nasional tersebut, rata-rata garis kemiskinan rumah tangga pada periode Maret 2026 tercatat mencapai Rp3.091.866 per bulan.