Langkah politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Pemilihan Presiden 2029 disebut menghadapi tantangan serius dari aspek hukum.

Praktisi hukum Munarman menyatakan bahwa Gibran tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada kontestasi politik tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Munarman dalam tayangan YouTube Forum Keadilan Madilog yang dikutip pada Kamis.

Ia menyebutkan bahwa hambatan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan hukum pada dokumen atau keterangan tertentu.

Kendati demikian, Munarman tidak membeberkan secara detail mengenai dokumen apa yang dimaksud serta dasar hukum dari kesimpulannya.

Menurut pandangannya, upaya untuk mengganti dokumen yang dipersoalkan justru berpotensi memunculkan masalah hukum baru.

Munarman juga menyoroti posisi Gibran saat ini yang menjabat sebagai Wakil Presiden di pemerintahan.

Ia menilai bahwa beban tanggung jawab hukum dan politik saat ini lebih banyak berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Selain persoalan dokumen, dinamika kelompok relawan pasca Pilpres 2024 turut menjadi perhatian dalam analisis tersebut.

Sejumlah organ yang mulanya merupakan relawan pendukung Prabowo-Gibran dilaporkan mulai mengalami perpecahan.

Sebagian kelompok relawan tersebut dikabarkan memisahkan diri untuk fokus memberikan dukungan khusus kepada Gibran.

Perubahan arah dukungan itu dinilai sebagai cerminan ambisi politik dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Meski demikian, seluruh pandangan terkait dokumen dan pergerakan relawan tersebut merupakan penilaian pribadi dari Munarman.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang merinci dokumen serta landasan hukum yang mendasari klaim tersebut.