Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi segera mengeluarkan aturan larangan yang mengikat.

Desakan ini muncul setelah fenomena sound horeg menelan tiga korban jiwa di Jawa Timur sepanjang bulan Agustus 2026.

Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, KH Ma'ruf Khozin, menegaskan bahwa toleransi terhadap penggunaan sound horeg tersebut sudah habis.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Surat Keputusan larangan resmi agar memiliki kekuatan hukum.

Menurut Kiai Ma'ruf, surat edaran atau imbauan saja dinilai kurang kuat secara legal standing untuk mencegah jatuhnya korban.

MUI Jatim sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa haram terkait sound horeg dengan berbagai pertimbangan termasuk dampak medis.

Namun, Kiai Ma'ruf sangat menyayangkan lemahnya pengawasan serta penindakan dari aparat kepolisian di lapangan.

Ia juga menyoroti adanya dugaan kepentingan politik di tingkat daerah yang membuat aturan tersebut sulit ditegakkan secara merata.

Sejumlah bupati atau wali kota diduga memiliki kontrak politik dengan pihak sound horeg saat masa kampanye.

Kondisi tersebut membuat kepala daerah tidak bisa bersikap tegas terhadap pelanggaran di wilayahnya masing-masing.

Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur, Biyanto, menilai keberadaan sound horeg lebih banyak membawa mudarat.

Dampak negatifnya meliputi jatuhnya korban jiwa, kerusakan bangunan di sekitar area, hingga kebisingan yang ekstrem.

Pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas memitigasi pelanggaran di lapangan.

Langkah tegas diperlukan supaya tidak terjadi bentrokan antarwarga yang merasa terganggu oleh kebisingan tersebut.