Sikap politik Basuki Tjahaja Purnama yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menuai perhatian publik secara luas belakangan ini.

Mantan kader PSI, Ade Armando, secara terbuka mempertanyakan alasan penolakan tersebut mengingat rekam jejak integritas yang melekat pada sosok tersebut.

Publik lantas mulai mengaitkan penolakan itu dengan arah kebijakan partai politik yang menaunginya saat ini yaitu PDIP.

Kendati demikian, Ade menilai pandangan tersebut tidak serta-merta merepresentasikan sikap resmi keseluruhan partai politik.

Ia mencontohkan kehadiran kader PDIP lainnya di DPR, Rike Diah Pitaloka, yang justru secara tegas mendukung percepatan pengesahan regulasi tersebut.

Dalam pandangannya, penolakan yang disuarakan didasarkan pada kekhawatiran tersendiri terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Regulasi itu dikhawatirkan dapat dijadikan instrumen kekuasaan untuk merampas harta warga yang menghadapi persoalan pajak.

Selain itu, terdapat celah hukum karena pihak pelaku kejahatan korupsi dinilai masih mampu menyembunyikan aset menggunakan nama pihak ketiga.

Ia pun mengeklaim bahwa perangkat hukum yang ada seperti UU Tipikor sudah cukup memadai untuk menyita harta hasil kejahatan.

Dorongan penerapan pembuktian terbalik bagi kekayaan pejabat dianggap jauh lebih efektif dibandingkan memperdebatkan aturan baru.

Bahkan, ia menyatakan kesiapan untuk memimpin KPK apabila regulasi utama diubah menjadi penerapan hukuman mati bagi koruptor.