Adopsi aturan tersebut berjalan tanpa keikutsertaan Islandia dalam menentukan kebijakan yang mengikat mereka.

Penggunaan mata uang euro juga sempat disuarakan sebagai solusi untuk menekan tingginya biaya hidup domestik.

Namun, argumen ekonomi tersebut gagal mengubah pendirian mayoritas pemilih di berbagai wilayah.

Perubahan Sikap Pemilih Muda

Penolakan paling masif terlihat jelas di kawasan pedesaan barat laut yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Hampir 63 persen pemilih di wilayah tersebut menolak keras dimulainya pembicaraan baru dengan pihak Brussels.

Hanya dua daerah pemilihan di Reykjavík yang mencatatkan mayoritas tipis untuk mendukung kubu pro-keanggotaan.

Kalangan pemilih muda yang semula cenderung mendukung justru mengalami pergeseran sikap politik secara signifikan.

Pada bulan Juni, hampir dua pertiga pemilih usia 18 hingga 29 tahun berencana memilih kubu pendukung.

Angka dukungan dari kelompok usia muda tersebut merosot tajam menjadi sekitar 40 persen saja menjelang akhir Agustus.

Ilmuwan politik Universitas Islandia, Maximilian Conrad, menilai kubu penolak sukses membingkai isu referendum.

Masyarakat digiring untuk memandang pemungutan suara ini sebagai bentuk keanggotaan mutlak, bukan sekadar negosiasi awal.

Bagi pihak Brussels, hasil ini menjadi kemunduran di tengah upaya menunjukkan persatuan Eropa di tengah tensi geopolitik.

Keanggotaan Islandia dinilai penting untuk memperkuat posisi blok tersebut di kawasan Arktik yang strategis.

Kendati demikian, pemerintah Islandia memastikan hubungan erat dengan Uni Eropa akan tetap dipertahankan lewat jalur lain.