Hasil referendum di Islandia menunjukkan mayoritas warga menolak rencana pembicaraan keanggotaan dengan Uni Eropa.

Pemungutan suara resmi pada hari Minggu mencatatkan sebanyak 52,8 persen pemilih menyatakan menolak.

Sementara itu, kelompok yang mendukung kelanjutan pembicaraan baru dengan pihak Brussels hanya mendulang 47,2 persen suara.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan berat bagi agenda utama yang diusung oleh pemerintah Islandia.

Sebaliknya, kubu yang menentang Uni Eropa sudah merasa yakin akan meraih kemenangan bahkan sebelum hasil hitung diumumkan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam agenda referendum kali ini tergolong sangat tinggi dan melampaui pemilu parlemen sebelumnya.

Perdana Menteri Kristrun Mjöll Frostadóttir menyatakan kelegaannya melihat keterlibatan aktif masyarakat dalam perdebatan ini.

Namun, hasil akhir membuktikan bahwa strategi pemerintah agar mendapat dukungan awal gagal total di tengah masyarakat.

Faktor Kedaulatan Sektor Perikanan

Skeptisisme mendalam terhadap Uni Eropa mendasari pilihan warga karena masih banyaknya ketidakpastian dampak keanggotaan.

Kubu penolak berhasil mengangkat isu krusial terkait identitas nasional serta perlindungan ketat terhadap sektor perikanan.

Mereka memperingatkan bahwa bergabung dengan Uni Eropa akan mereduksi kendali atas kuota penangkapan ikan di perairan lokal.

Perusahaan asing juga dikhawatirkan mendapat akses jauh lebih besar ke wilayah perairan kedaulatan Islandia.

Pendiri lembaga kajian Evrópustraumar, Hallgrímur Oddsson, menyebut masalah perikanan sebagai muara dari penolakan warga.

Kebijakan Perikanan Bersama menuntut keputusan diambil bersama 27 negara anggota lainnya tanpa kekhususan penuh.

Sebaliknya, kubu pendukung menilai Islandia sebetulnya sudah terikat erat dengan aturan Uni Eropa melalui Kawasan Ekonomi Eropa.