Target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 2027 membawa konsekuensi kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan tambahan anggaran hingga Rp15,8 triliun guna memastikan berbagai proyek berjalan sesuai rencana.

OIKN memperkirakan kebutuhan keseluruhan mencapai Rp22,5 triliun, sementara alokasi pagu indikatif baru berada di angka Rp6,7 triliun.

Sekretaris Jenderal Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjelaskan usulan tersebut dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen.

Rapat kerja itu berlangsung di Jakarta Pusat pada Selasa 1 Agustus 2026 yang membahas alokasi pembiayaan infrastruktur.

Tambahan dana tersebut difokuskan pada dua kebutuhan besar yakni pembangunan IKN Batch II dan Batch III.

Pembangunan IKN Batch II memerlukan tambahan sebesar Rp7,22 triliun dengan skema kontrak tahun jamak periode 2025 sampai 2027.

Pada 2025 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,68 triliun, kemudian dilanjutkan Rp3,73 triliun pada 2026.

Sisa kebutuhan untuk tahun 2027 mencapai Rp12,57 triliun, namun alokasi yang tersedia baru menyentuh angka Rp5,34 triliun.

Kebutuhan tambahan berikutnya berasal dari Batch III dengan skema pembangunan tahun jamak untuk periode 2026 sampai 2028.

Total dana yang diperlukan untuk tahap ketiga tersebut mencapai nilai Rp17,2 triliun secara keseluruhan.

Tahap tersebut diarahkan untuk menyediakan hunian bagi pimpinan, anggota, serta sekretariat lembaga legislatif dan yudikatif.

Sebelumnya OIKN telah mengusulkan tambahan Rp2,7 triliun untuk 2026 guna memulai Batch III yang masih menunggu persetujuan.

Karena kebutuhan tahun kedua Batch III belum tercantum, OIKN kembali mengajukan tambahan Rp8,57 triliun kepada Kementerian Keuangan.