Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China menemukan ketidaksesuaian ukuran wheelbase pada unit sampel Geely EX2 tahun 2025.

Perbedaan ukuran wheelbase tersebut dilaporkan telah melampaui batas toleransi satu persen dari data katalog resmi kendaraan yang terdaftar.

Pemeriksaan kesesuaian produksi kendaraan energi baru tahunan tersebut dilakukan secara berkala oleh pihak regulator.

Melalui pemeriksaan ketat itu, MIIT mengungkap adanya selisih dimensi pada sejumlah model kendaraan yang beredar di pasaran.

Salah satu model yang diperiksa adalah Geely EX2, yang dikenal di pasar domestik China dengan sebutan Geely Xingyuan.

Kendaraan yang menjadi objek pemeriksaan tercatat memakai kode JL7001BEV71 dan diproduksi oleh Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing.

Regulator menyebutkan bahwa wheelbase pada unit sampel memiliki selisih yang melampaui aturan batas toleransi yang diperbolehkan.

Meskipun demikian, pihak berwenang tidak merinci hasil pengukuran secara pasti maupun besaran selisih dalam satuan milimeter.

Perbedaan dimensi antara kendaraan produksi dengan spesifikasi yang didaftarkan masuk dalam kategori masalah kesesuaian produksi.

Temuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah serupa pada seluruh unit kendaraan yang telah diproduksi massal.

Pemeriksaan sampel bertujuan untuk memastikan unit yang keluar lini produksi tetap sesuai parameter dan spesifikasi terdaftar.

Regulator menyatakan telah mengambil tindakan tegas berdasarkan tingkat keseriusan dari masing-masing pelanggaran.

Tindakan yang dapat diberikan mencakup permintaan perbaikan, penangguhan entri produk, hingga penghentian pengiriman sertifikat.

Di sisi lain, model kendaraan listrik ini juga telah dipasarkan secara resmi di wilayah Indonesia oleh agen pemegang merek.

Spesifikasi yang tercantum di situs resmi menunjukkan dimensi panjang, lebar, tinggi, serta jarak sumbu roda tertentu.

Temuan di China belum tentu merepresentasikan kondisi seluruh unit yang beredar dan dipasarkan di luar negeri.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait penghentian produksi ataupun penarikan massal kendaraan.