Kepolisian Republik Indonesia mencatatkan pagu anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp139,19 triliun.

Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp6,8 triliun jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2026.

Komposisi anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp61,11 triliun, belanja barang Rp30,93 triliun, dan belanja modal Rp47,14 triliun.

Penurunan ini dinilai berdampak langsung terhadap belanja barang yang berkaitan dengan kebutuhan operasional kepolisian sehari-hari.

Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Selasa, 1 September 2026.

Dalam forum yang sama, pihak kepolisian juga meminta persetujuan pergeseran anggaran senilai Rp3,6 triliun.

Pergeseran tersebut dialihkan dari belanja modal menuju belanja barang untuk menunjang berbagai kegiatan operasional.

Dana pergeseran itu rencananya dipakai untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, listrik, perlengkapan personel, hingga penanganan kerusuhan massa.

Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup pemeliharaan gedung serta penanggulangan bencana.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Safaruddin, memastikan kembali besaran usulan tersebut kepada Wahyu Hadiningrat.

Ia menanyakan perihal perbedaan antara pergeseran internal dan tambahan anggaran yang diajukan.

Wahyu menegaskan bahwa kedua skema tersebut berjalan terpisah dalam pembahasan RAPBN 2027. Fraksi PDIP kemudian menyatakan persetujuan atas pergeseran anggaran maupun tambahan dana yang diminta.

Usulan pergeseran anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan antara Polri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Kebijakan ini diambil apabila kebutuhan belanja barang belum dapat tertutupi melalui tambahan anggaran.

Pagu awal yang telah ditetapkan kini menjadi sorotan di tengah kebutuhan operasional institusi kepolisian.

Dewan perwakilan rakyat masih harus membahas rincian peruntukan tambahan dana tersebut sebelum masuk tahap keputusan akhir.