Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengawasi 19 badan usaha di Sumatra dan Kalimantan.

Sebanyak 12 perusahaan di antaranya beroperasi di wilayah pulau Kalimantan.

Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH Rizal Irawan menyampaikan total area karhutla secara keseluruhan mencapai sekitar 11.046,69 hektare.

Penegakan hukum kasus karhutla dijalankan melalui tiga jalur berbeda.

Tiga jalur tersebut meliputi sanksi administratif, sengketa lingkungan hidup atau gugatan perdata, serta jalur pidana.

Perkara pidana nantinya ditangani oleh penyidik dari kepolisian mulai dari tingkat polres, polda, hingga mabes polri.

Rincian 12 perusahaan terduga biang karhutla di Kalimantan mencakup beberapa wilayah berbeda.

Tujuh perusahaan berada di Kalimantan Barat dengan total area terbakar mencapai 2.260,08 hektare.

Tiga perusahaan tercatat di Kalimantan Selatan dengan total area terbakar seluas 6.595,15 hektare.

Dua perusahaan sisanya berada di Kalimantan Tengah dengan total area terbakar sekitar 99,40 hektare.

Sementara itu di Pulau Sumatra, petugas mencatat empat perusahaan di Sumatra Selatan dengan area terbakar 772,72 hektare.

Satu perusahaan di Lampung memiliki area terbakar seluas 202,73 hektare.

Satu perusahaan lain berada di Riau dengan catatan area terbakar seluas 7,10 hektare.

Pihak kementerian masih melakukan verifikasi serta pendalaman langsung di lapangan.

Petugas meneliti apakah lahan tersebut sengaja dibakar atau memang mengalami kebakaran.

Pemerintah juga mencatat potensi kerugian mencapai sekitar Rp 5,3 triliun dari perkara sejak tahun 2023.

Tindakan pengawasan sejak Januari lalu mencakup pemasangan plang pengawasan dan penyegelan.

Langkah hukum ini berawal dari pemantauan satelit terhadap titik panas di berbagai wilayah.

Perusahaan tetap memikul pertanggungjawaban mutlak karena kebakaran terjadi di dalam area konsesi mereka.