Pembeli kendaraan bekas kini tidak lagi dibebani kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II saat mengurus proses pergantian kepemilikan.

Meskipun demikian, bukan berarti seluruh tahapan pengurusan dokumen administrasi kendaraan bekas tersebut bisa didapatkan secara bebas biaya.

Kebijakan penghapusan BBNKB II ini resmi berlaku di seluruh provinsi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Aturan itu menetapkan bahwa objek BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau ketika unit masih berstatus baru.

Artinya, penyerahan unit kendaraan untuk kali kedua dan seterusnya secara otomatis tidak lagi menjadi objek tanggungan BBNKB.

Kebijakan ini membuat pengeluaran untuk balik nama kendaraan bekas menjadi jauh lebih ringan dibanding ketentuan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan data identitas kepemilikan kini juga menjadi lebih mudah diurus untuk berbagai keperluan administrasi berkendara.

Kendati demikian, para pemilik kendaraan seken tetap harus menyiapkan anggaran untuk melunasi sejumlah komponen biaya lainnya.

Pembiayaan tersebut mencakup pajak serta penerimaan negara bukan pajak untuk keperluan penerbitan dokumen kendaraan bermotor.

Pemilik diwajibkan membayar biaya penerbitan STNK, tanda nomor kendaraan bermotor, serta buku pemilik kendaraan bermotor baru.

Besaran tarif penerbitan STNK ditetapkan sebesar Rp200 ribu untuk mobil dan Rp100 ribu untuk kendaraan roda dua.

Sementara itu, tarif pencetakan pelat nomor atau TNKB dipatok Rp100 ribu untuk mobil serta Rp60 ribu untuk motor.

Adapun biaya penerbitan BPKB baru dipatok Rp375 ribu bagi mobil dan Rp225 ribu bagi sepeda motor.

Jika kendaraan melakukan perpindahan wilayah administrasi, pemilik juga wajib membayar biaya mutasi keluar daerah.