Melainkan, mereka dipilih melalui proses pengusulan nama yang berasal dari struktur NU di tingkat akar rumput, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Mekanisme bottom-up ini memastikan bahwa tokoh-tokoh yang duduk dalam AHWA benar-benar dikenal, dipercaya, dan memiliki rekam jejak pengabdian yang jelas di daerahnya masing-masing.

Setelah nama-nama diusulkan, akan melalui proses verifikasi dan seleksi ketat oleh panitia yang ditunjuk Muktamar, sehingga hanya figur-figur terbaik yang akhirnya mendapatkan mandat untuk menentukan arah kepemimpinan PBNU.

Jejak Sejarah: Dari Situbondo 1984 hingga Jombang 2015 dan 2026

Penerapan konsep AHWA dalam tubuh NU memiliki napas sejarah yang panjang. Muktamar ke-27 NU yang digelar di Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 1984, menjadi salah satu momentum intelektual yang sangat penting. Saat itu, para ulama dan cendekiawan NU mulai membahas secara serius model kepemimpinan berbasis musyawarah yang melibatkan AHWA, sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga stabilitas organisasi di tengah dinamika politik nasional yang fluktuatif.

Namun, penerapan AHWA secara formal dan terstruktur dalam mekanisme pemilihan pemimpin puncak semakin menemukan bentuknya yang jelas pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada tahun 2015. Ketika itu, para muktamirin menyepakati penggunaan AHWA yang beranggotakan sembilan ulama sepuh dan terpercaya untuk memilih Rais Aam PBNU. Keputusan di Jombang 2015 tersebut terbukti berhasil menghasilkan kepemimpinan yang solid dan diterima oleh seluruh lapisan warga NU.

Kini, di Muktamar ke-35 yang kembali berlangsung di Jombang pada tahun 2026 ini, sejarah seolah berulang dengan tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Jombang, yang kerap disebut sebagai "Kota Santri" dan salah satu benteng utama persebaran pemikiran NU, kembali menjadi saksi bisu bagaimana organisasi ini terus berinovasi tanpa kehilangan jati diri aslinya.