Pemerintah China bersiap memberlakukan regulasi baru yang memperketat aturan keluar dan masuk negara mulai 15 September 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Regulation on Exit and Entry Administration yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Li Qiang.

Regulasi baru ini mencakup pengetatan permohonan perjalanan, pemeriksaan identitas, pembatasan perjalanan, serta permintaan data elektronik.

Otoritas imigrasi kini memiliki kewenangan untuk meminta dokumen pendukung dan data elektronik guna memverifikasi identitas pelancong.

Meskipun demikian, aturan tersebut tidak menetapkan adanya kewajiban pemeriksaan ponsel secara acak dan menyeluruh kepada setiap wisatawan.

Penggunaan keterangan atau dokumen palsu dalam permohonan perjalanan dapat berujung pada penolakan dokumen resmi.

Orang asing yang terbukti memberikan informasi palsu saat mengajukan visa juga terancam larangan masuk selama satu hingga lima tahun.

Sanksi serupa turut diberlakukan bagi individu yang menerima hukuman pidana karena menghambat administrasi perbatasan negara.

Organisasi maupun individu yang menerbitkan surat undangan palsu bagi warga asing juga akan dikenakan sanksi denda yang cukup tegas.

Individu yang menerbitkan dokumen undangan palsu dapat didenda 5.000 hingga 10.000 yuan.

Sementara itu, organisasi penyedia dokumen palsu terancam sanksi denda mulai 10.000 hingga 50.000 yuan oleh pihak berwenang.

Pendapatan ilegal dari kegiatan pemalsuan dokumen tersebut juga dapat disita bersamaan dengan sanksi tambahan bagi staf yang bertanggung jawab.