Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk membuka pintu kesetaraan dalam rekrutmen Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kali ini, sorotan utama diarahkan kepada masyarakat adat Suku Dayak di wilayah pedalaman Kalimantan yang selama ini kerap terkendala oleh sejumlah persyaratan administratif dan fisik dalam proses seleksi calon prajurit.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2026), Prabowo secara khusus menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji ulang dan menyesuaikan kriteria rekrutmen TNI agar lebih inklusif bagi warga Dayak pedalaman.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, hingga Sekretaris Kabinet. Diskusi berlangsung intensif sejak sore hingga malam hari, menandakan betapa seriusnya perhatian kepala negara terhadap isu ini.

Laporan Perkembangan Langsung Diminta Presiden

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa agenda utama pertemuan tersebut memang berfokus pada evaluasi kebijakan rekrutmen militer yang lebih berkeadilan. Prabowo tidak sekadar memberikan arahan umum, melainkan langsung meminta laporan perkembangan konkret dari para petinggi TNI di tempat.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal, antara lain penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI," ujar Teddy dalam keterangan resminya yang dirilis pada Minggu (30/8/2026).

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa proses penyesuaian syarat rekrutmen bukan lagi wacana, melainkan sudah masuk dalam tahap implementasi yang terus dipantau langsung oleh presiden. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat adat, khususnya Suku Dayak, dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.