Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, menyepakati aturan baru.

Aturan tersebut berisi larangan tegas terkait rangkap jabatan bagi pengurus tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Kesepakatan penting ini berhasil dicapai melalui proses musyawarah mufakat pada hari Sabtu, 29 Agu 2026.

Pimpinan sidang Komisi Organisasi, KH M Asrorun Niam, menyampaikan bahwa jalannya pembahasan ternyata mampu menemukan jalan tengah.

Hasil kesepakatan menetapkan secara khusus bahwa mandataris muktamar dilarang memegang posisi politik tertentu secara bersamaan.

Larangan rangkap jabatan tersebut berlaku secara mutlak bagi posisi Rais Aam dan juga Ketua Umum.

Adapun cakupan jabatan politik yang dilarang meliputi posisi Ketua Partai, pimpinan DPR, DPD, Presiden, Gubernur, hingga Menteri.

Sementara itu, pengurus di luar mandataris masih diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik tertentu sesuai ketentuan.

Batasan larangan ini difokuskan secara murni pada jabatan politik dan bukan pada kepengurusan partai secara umum.

Asrorun menjelaskan bahwa aturan ketat ini diterapkan karena kedua posisi tertinggi tersebut merupakan simbol kepemimpinan organisasi.

Mandataris muktamar dipandang mengemban tugas sebagai siyasatul ulya atau politik tingkat tinggi organisasi.

Keputusan strategis ini diambil secara bersama tanpa melalui mekanisme voting di dalam ruang sidang.