Bulgaria telah resmi menyetujui pembelian tujuh kapal pemburu ranjau dari Belgia dan Belanda.

Langkah strategis tersebut diambil guna memperkuat kemampuan militer negara dalam membersihkan ranjau laut di kawasan perairan.

Kebijakan pengadaan ini dijalankan ketika organisasi pertahanan meningkatkan upaya untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.

Parlemen Bulgaria memberikan lampu hijau terhadap kesepakatan pembelian tiga kapal pemburu ranjau dari Belanda pada hari Rabu.

Empat unit kapal lainnya akan diperoleh pemerintah setempat lewat skema perjanjian transfer yang melibatkan Belgia, Belanda, serta Bulgaria.

Pihak Belanda berkomitmen untuk memulihkan kemampuan teknis serta meningkatkan kapasitas operasional sebelum kepemilikan dialihkan sepenuhnya.

Bulgaria nantinya menanggung seluruh biaya perbaikan dan restorasi agar armada tersebut memenuhi standar kesiapan operasional pertahanan.

Menteri Pertahanan Bulgaria Dimitar Stoyanov menyatakan bahwa kapal-kapal pemburu ranjau itu sangat dibutuhkan oleh negaranya saat ini.

Negara tersebut telah memiliki tiga kapal dengan jenis serupa untuk menjalankan misi pembersihan ranjau laut.

Tambahan armada baru ini dipastikan bakal melengkapi serta mendongkrak kapabilitas pertahanan maritim nasional secara signifikan.

Selain itu, Bulgaria juga berencana menggunakan armada tersebut dalam kerja sama penanggulangan ranjau bersama Turki dan Rumania.

Ketiga negara itu menjalankan koordinasi yang sangat baik guna membersihkan wilayah maritim masing-masing dari berbagai ancaman.

Nota kesepakatan pengadaan juga mencakup program pelatihan awak kapal, penyediaan suku cadang, serta berbagai peralatan pendukung tambahan.

Sebelumnya, dalam KTT organisasi pertahanan pada bulan Juli, ketiga negara sepakat memperluas mandat gugus penanggulangan ranjau.

Gugus tugas maritim itu kini tidak hanya bertugas membersihkan ranjau terapung saja.

Armada gabungan tersebut juga menjalankan misi perlindungan infrastruktur penting di perairan Laut Hitam.

Bulgaria, Rumania, dan Turki merupakan negara yang berbagi wilayah perairan tersebut bersama Georgia, Rusia, serta Ukraina.

Gugus tugas penjinakan ranjau khusus dibentuk pada tahun 2024 untuk merespons situasi keamanan.

Pembentukan itu bertujuan menanggulangi ancaman ranjau terapung yang muncul pascaletupan konflik pada 2022.